Dalam logika ekonomi Islam, absensi bunga sejatinya telah menempatkan sektor barang dan jasa (real sector) sebagai puncak aktifitas ekonomi. Semua aktifitas ekonomi, konsumsi, investasi, perdagangan international atau belanja pemerintah semua akan terekam dan tergambarkan dalam sektor riil. Gambaran ini hakikatnya dijelaskan oleh interaksi permintaan dan penawaran dalam pasar riil.
Jika begitu, apa itu moneter dalam Islam? Dimana posisinya? Jika memang penjelasan apa itu moneter, dan sejauh mana nanti urgensi sektor ini daam mendukung perekonomian, maka yang harus dilakukan memang mendefiisikan dahulu apa itu moneter dalam Islam. Dan kemudian mengidentifikasi posisinya dimana dalam perekonomian.
Perlu dimaklumi bahwa pasar yang modern adalah pasar yang begitu besar, luas, complicated, dimana pelaku pasar memiliki ketidaktahuan terhadap semua informasi pasar. Ketidaktahuan itu termasuk ketidaktahuan pada sektor perekonomian mana yang bisa menjadi venue aset-aset mereka yang menganggur. Padahal aset yang menganggur milik mereka terekspos banyak risiko, baik risiko hilang, terkurangi dan lain sebagainya. Artinya, dalam Islam diakui pula bahwa dibutuhkan sektor yang menghubungkan antara pelaku pemilik aset dengan para pelaku bisnis riil yang membutuhkan modal.
Dengan kata lain, moneter dalam Islam dapat didefinisikan sebagai segala aktifitas yang berkaitan dengan uang atau aset likuid lainnya yang dilakukan dalam rangka menopang aktifitas riil (baik aktifitas di sisi demand maupun supply). Sukar untuk memisahkan moneter Islam dengan sektor riil, karena memang eksistensi moneter akan sangat tergantung oleh keberadaan sektor riil.
Absesnsi riba hanya meninggalkan pilihan konsep bagi hasil untuk aktifitas moneter. Dan memang inilah yang menjadi pilar moneter Islam. Dengan konsep ini, perekonomian memperoleh implikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep bunga (riba). Konsep bunga membuat perekonomian terdikotomi pada dua sektoral besar yang mandiri; riil dan keuangan.
Sementara konsep bagi hasil, membuat ekonomi cenderung terkonsentrasi pada aktifitas perekonomian riil, dimana moneter bagi hasil menjadi sektoral pendukung dari aktifitas riil tadi. Lihat saja akad-akad yang kemudian digunakan konsep bagi hasil; mudharabah atau musyarakah atau bahkan murabahah, semuanya akan yang mensyaratkan keberadaan aktifitas riil. (bersambung)
Rabu, 15 April 2009
Sabtu, 11 April 2009
Ekonomi Pemilu Indonesia
Beberapa laporan outlook ekonomi dari beberapa lembaga ekonomi, bank atau lembaga keuangan lainnya menempatkan situasi pemilu sebagai variabel negatif dari laju pertumbuhan ekonomi. Dari kacamata sosial politik boleh jadi hiruk pikuk pemilu memiliki korelasi yang negatif terhadap aktifitas ekonomi, namun dari kaca-mata ekonomi pemilu Indonesia kali ini menjadi salah jika ditempatkan sebagai variabel negatif.
Pemilu Indonesia yang memiliki masa kampanye terpanjang di dunia yaitu selama 9 bulan telah memberikan kesempatan peningkatan volume ekonomi akibat suntikan dana-dana kampanye. Baik dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai, caleg atau simpatisan partai. Jika ekonomi formal memiliki istilah stimulus fiskal, yang saat ini tengah dilakukan menghadapi dampak krisis keuangan global, pemilu memiliki stimulus politik yang dampaknya tidak bisa dianggap remeh oleh perekonomian.
Dana kampanye yang dikeluarkan dalam dinamika politik secar langsung akan meningkatkan volume konsumsi agregat perekonomian. Selanjutnya peningkatan itu tentu akan direspon oleh penyediaan barang dan jasa (supply), dimana at the end of the day volume ekonomi akan meningkat tentu saja.
Mari kita berhitung, berdasarkan data yang ada calon anggota legislatif Indonesia yang mencapai 1,7 juta orang selama masa kampanye pasti telah mengeluarkan dana kampanye dalam mempromosikan diri mereka kepada masyarakat. Kalau saja diasumsikan setiap caleg rata-rata mengeluarkan dana kampanye Rp 100 juta, maka sedikitnya uang kampanye yang beredar yang berasal dari caleg mencapai Rp 170 triliun. Bayangkan, stimulus politik jauh melebihi stimulus fiskal pemerintah bukan?
Angka ini baru berasal dari calon anggota legislatif. Bagaimana jika uang yang digelontorkan oleh parta-partai juga dihitung, begitu juga dana-dana yang dikeluarkan oleh simpatisan baik perorangan, pengusaha, kelompok, lembaga maupun perusahaan. Sebuah dinamika ekonomi yang bervolume fantastis bukan?
Pasa sisi yang lain, ekonomi pemilu telah memaksa para caleg yang mayoritas orang kaya harus mendistribusikan aset, simpanan atau deposito mereka yang selama ini idle di rekening-rekening tabungan, deposito, surat berharga, tanah, gedung dan bentuk-bentuk harta lainnya. Dengan begitu pemilu telah berjasa melakukan pemerataan pendapatan dan kekayaan (wealth-income distribustion) dalam ekonomi.
Jika benar asumsi bahwa banyak koruptor di kalangan masyarakat kaya Indonesia, maka pemilu juga menjadi ajang "Money Laundring" yang efektif bagi para koruptor untuk menggelontorkan semua kekayaannya dalam bentuk dana kampanye. Dari kaca-mata positif, penggelontoran ini sebenarnya adalah kondisi dimana para koruptor "dipaksa" oleh pemilu untuk menyerahkan kembali dana-dana korupsinya ke dalam perekonomian.
Meskipun ada peluang koruptor itu akan menarik kembali "investasi" mereka ketika mereka berhasil menjadi anggota legislatif atau setidaknya dari proyek-proyek yang diberikan oleh jagoan politik yang mereka sokong, tetapi harapannya rakyat tidak memilih mereka atau memilih orang-orang yang mereka sokong. Dengan begitu pemilu sedikit-banyak menjadi alat ekonomi yang menetralisir kecenderungan money concentration akibat prilaku korupsi masyarakat kaya.
Bayangkan, pemilu di indonesia bukan hanya pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Tetapi juga pilkada-pilkada yang boleh jadi dilangsungkan sepanjang tahun di seluruh Indonesia. Kesimpulan sederhananya, pemilu betul-betul telah membuat ekonomi hidup pada tingkat tertentu, asal pemilu tersebut berlangsung secara baik. Jika tidak, pemilu bisa menjadi variabel perusak yang juga maha dahsyat bagi perekonomian. Wallahu a'lam.
Pemilu Indonesia yang memiliki masa kampanye terpanjang di dunia yaitu selama 9 bulan telah memberikan kesempatan peningkatan volume ekonomi akibat suntikan dana-dana kampanye. Baik dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai, caleg atau simpatisan partai. Jika ekonomi formal memiliki istilah stimulus fiskal, yang saat ini tengah dilakukan menghadapi dampak krisis keuangan global, pemilu memiliki stimulus politik yang dampaknya tidak bisa dianggap remeh oleh perekonomian.
Dana kampanye yang dikeluarkan dalam dinamika politik secar langsung akan meningkatkan volume konsumsi agregat perekonomian. Selanjutnya peningkatan itu tentu akan direspon oleh penyediaan barang dan jasa (supply), dimana at the end of the day volume ekonomi akan meningkat tentu saja.
Mari kita berhitung, berdasarkan data yang ada calon anggota legislatif Indonesia yang mencapai 1,7 juta orang selama masa kampanye pasti telah mengeluarkan dana kampanye dalam mempromosikan diri mereka kepada masyarakat. Kalau saja diasumsikan setiap caleg rata-rata mengeluarkan dana kampanye Rp 100 juta, maka sedikitnya uang kampanye yang beredar yang berasal dari caleg mencapai Rp 170 triliun. Bayangkan, stimulus politik jauh melebihi stimulus fiskal pemerintah bukan?
Angka ini baru berasal dari calon anggota legislatif. Bagaimana jika uang yang digelontorkan oleh parta-partai juga dihitung, begitu juga dana-dana yang dikeluarkan oleh simpatisan baik perorangan, pengusaha, kelompok, lembaga maupun perusahaan. Sebuah dinamika ekonomi yang bervolume fantastis bukan?
Pasa sisi yang lain, ekonomi pemilu telah memaksa para caleg yang mayoritas orang kaya harus mendistribusikan aset, simpanan atau deposito mereka yang selama ini idle di rekening-rekening tabungan, deposito, surat berharga, tanah, gedung dan bentuk-bentuk harta lainnya. Dengan begitu pemilu telah berjasa melakukan pemerataan pendapatan dan kekayaan (wealth-income distribustion) dalam ekonomi.
Jika benar asumsi bahwa banyak koruptor di kalangan masyarakat kaya Indonesia, maka pemilu juga menjadi ajang "Money Laundring" yang efektif bagi para koruptor untuk menggelontorkan semua kekayaannya dalam bentuk dana kampanye. Dari kaca-mata positif, penggelontoran ini sebenarnya adalah kondisi dimana para koruptor "dipaksa" oleh pemilu untuk menyerahkan kembali dana-dana korupsinya ke dalam perekonomian.
Meskipun ada peluang koruptor itu akan menarik kembali "investasi" mereka ketika mereka berhasil menjadi anggota legislatif atau setidaknya dari proyek-proyek yang diberikan oleh jagoan politik yang mereka sokong, tetapi harapannya rakyat tidak memilih mereka atau memilih orang-orang yang mereka sokong. Dengan begitu pemilu sedikit-banyak menjadi alat ekonomi yang menetralisir kecenderungan money concentration akibat prilaku korupsi masyarakat kaya.
Bayangkan, pemilu di indonesia bukan hanya pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Tetapi juga pilkada-pilkada yang boleh jadi dilangsungkan sepanjang tahun di seluruh Indonesia. Kesimpulan sederhananya, pemilu betul-betul telah membuat ekonomi hidup pada tingkat tertentu, asal pemilu tersebut berlangsung secara baik. Jika tidak, pemilu bisa menjadi variabel perusak yang juga maha dahsyat bagi perekonomian. Wallahu a'lam.
Kamis, 09 April 2009
bersih dari awal hingga akhir
alhamdulillah, saya bisa ikut kontribusi memberikan suara sekaligus menjadi saksi dalam perjuangan siyasi (politik). melihat antusiasme masyarakat dan bagaimana "usaha-usaha" yang mereka lakukan dalam rangka mendapatkan kemenangan, membuat saya memiliki emosi ganda; malu dan bangga.
malu aku, masih melihat banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. kerja mulia yang ingin dibebankan kepada calon wakil mereka di parlemen, dicemari oleh cara-cara yang tidak pantas. kemenangan ternyata berada diatas kecurangan dan kelicikan.
aku bangga, aku masih bisa menjaga kebersihan kerja-kerjaku. bersih yang menjadi brand barisan kami, ingin saya wujudkan dari awal hingga akhir. kemenangan itu hak Allah, kewajiban saya hanya memastikan berikhtiar dengan bersih dan mengawal usaha itu dengan doa, selebihnya urusan Allah.
teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara, sebuah kebanggaan tersendiri ketika godaan telah memuncak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan segala cara, kita mampu menahan diri, menjaga emosi dan mengawal emosi. kami adalah barisan yang jikapun susah untuk dikatakan bersih, setidaknya kami berusaha keras untuk menjadi barisan yang mencoba untuk (tetap) bersih.
malu aku, masih melihat banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. kerja mulia yang ingin dibebankan kepada calon wakil mereka di parlemen, dicemari oleh cara-cara yang tidak pantas. kemenangan ternyata berada diatas kecurangan dan kelicikan.
aku bangga, aku masih bisa menjaga kebersihan kerja-kerjaku. bersih yang menjadi brand barisan kami, ingin saya wujudkan dari awal hingga akhir. kemenangan itu hak Allah, kewajiban saya hanya memastikan berikhtiar dengan bersih dan mengawal usaha itu dengan doa, selebihnya urusan Allah.
teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara, sebuah kebanggaan tersendiri ketika godaan telah memuncak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan segala cara, kita mampu menahan diri, menjaga emosi dan mengawal emosi. kami adalah barisan yang jikapun susah untuk dikatakan bersih, setidaknya kami berusaha keras untuk menjadi barisan yang mencoba untuk (tetap) bersih.
Senin, 06 April 2009
How PKS are You?
pagi ini saya dapat sms yang menarik, dan saya tidak tahan untuk tidak menuliskan kedalam blog ini. isi sms dari temen itu kurang lebih seperti ini:
"tau gak, ternyata SBY itu PKS loh, Presiden Keren Sekali, Mega juga PKS, Putri Keturunan Sukarno, Jusuf Kalla juga PKS, Putra Kelahiran Sulawesi, Prabowo PKS juga, Putra Kesayangan Sumitro. dan yang lebih mengejutkan lagi Rasulullah juga PKS, Panutan Kita Semua. Gimana, kamu juga PKS kan?
How PKS are You?
"tau gak, ternyata SBY itu PKS loh, Presiden Keren Sekali, Mega juga PKS, Putri Keturunan Sukarno, Jusuf Kalla juga PKS, Putra Kelahiran Sulawesi, Prabowo PKS juga, Putra Kesayangan Sumitro. dan yang lebih mengejutkan lagi Rasulullah juga PKS, Panutan Kita Semua. Gimana, kamu juga PKS kan?
How PKS are You?
aku ingin syahid muda
pernahkah membara semangat di hati dan seluruh jiwa kita, ketika dikhabarkan pada kita tentang perjuangan dan syurga dalam majelis ilmu dan kumpulan-kumpulan orang shaleh? tetapi ia kemudian padam dengan tiba-tiba begitu kita keluar dari majelis dan kumpulan itu. lihatlah semangat itu hanya "mampir" dan kemudian tidak memiliki bekas di fikiran apalagi hati. yang selalu konsisten terjaga semangatnya dalam diri kita adalah dunia, dunia dan dunia.
perhatikanlah, bagaimana kegundahan karena tidak bersedekah pagi hari sudah punah dalam atmosfer ingatan kita setiap paginya. rasakanlah, keyakinan pada janji-janji Tuhan tentang pelipatgandaan harta kita yang ditunaikan dijalan dakwah sudah menguap entah kemana. bahkan kini kesibukan dan keletihan dakwah saja sudah tidak menjadi alasan keringat kita mengalir. karena mungkin kita sendiri sudah tidak tahu lagi apa itu dakwah apalagi kerja-kerjanya.
duhai diri yang kau kira kau ramai bersama mereka yang baik, sebenarnya kau sendiri sunyi. kalian semakin menjauh dari cita-citamu sendiri. kalian bahkan dengan sadar dan sengaja menjauh dari Tuhan dan Syurga-Nya.
kepada kalian yang masih diberikan nikmat oleh Tuhan untuk tetap sadar, saksikanlah saudaraku, begitu melimpahnya amal shaleh yang disediakan untuk kita. kita hanya diminta untuk memungutnya! jaga pelita kebaikan dihatimu, dan kemudian jika kau siap, mari kita hidupkan pelita-pelita yang sama di hati saudara-saudara kita yang asyik dengan lelapnya. sadarkan mereka!
jika cukup jumlahmu, maka berbenahlah, susun barisan rapi, tertiblah dengan kaidah-kaidah kebersamaan dan ukhuwah. dan jika sampai waktu yang dijanjikan Tuhan kita, dimana jumlah dan kekuatan jiwa sudah sampai pada titik yang sepatutnya, mulailah berjuang menegakkan panji-panji kebenaran. dan saat itu aku ingin syahid muda.
perhatikanlah, bagaimana kegundahan karena tidak bersedekah pagi hari sudah punah dalam atmosfer ingatan kita setiap paginya. rasakanlah, keyakinan pada janji-janji Tuhan tentang pelipatgandaan harta kita yang ditunaikan dijalan dakwah sudah menguap entah kemana. bahkan kini kesibukan dan keletihan dakwah saja sudah tidak menjadi alasan keringat kita mengalir. karena mungkin kita sendiri sudah tidak tahu lagi apa itu dakwah apalagi kerja-kerjanya.
duhai diri yang kau kira kau ramai bersama mereka yang baik, sebenarnya kau sendiri sunyi. kalian semakin menjauh dari cita-citamu sendiri. kalian bahkan dengan sadar dan sengaja menjauh dari Tuhan dan Syurga-Nya.
kepada kalian yang masih diberikan nikmat oleh Tuhan untuk tetap sadar, saksikanlah saudaraku, begitu melimpahnya amal shaleh yang disediakan untuk kita. kita hanya diminta untuk memungutnya! jaga pelita kebaikan dihatimu, dan kemudian jika kau siap, mari kita hidupkan pelita-pelita yang sama di hati saudara-saudara kita yang asyik dengan lelapnya. sadarkan mereka!
jika cukup jumlahmu, maka berbenahlah, susun barisan rapi, tertiblah dengan kaidah-kaidah kebersamaan dan ukhuwah. dan jika sampai waktu yang dijanjikan Tuhan kita, dimana jumlah dan kekuatan jiwa sudah sampai pada titik yang sepatutnya, mulailah berjuang menegakkan panji-panji kebenaran. dan saat itu aku ingin syahid muda.
Kamis, 02 April 2009
Islamic Finance News: Let’s Wait for the Real Deal
Dear Ali Sakti,
At the ongoing G-20 summit meeting, while the US and UK are pushing for a global plan for economic recovery and reform, France and Germany are insisting on a new global financial architecture that would create transnational oversight and regulation, plus a crackdown on unregulated hedge funds and tax havens that have strong banking secrecy laws. The G-20 represents about 90% of global gross national product, 80% of world trade as well as two-thirds of the world’s population.
At this all-important meeting of all-important countries, both developed and developing, Islamic finance has only a bit role: the Islamic Development Bank (IDB) and three of its member states — Saudi Arabia, Indonesia and Turkey — are among those participating in sub-Group 4 of the G-20 structure. The upside is that this unit deals with reforming international financial structures.
However, the IDB is demanding a bigger and more prominent voice for Islamic finance on G-20’s main table. Its president, Ahmed Mohamed Ali, said: “The opportunities offered by Islamic finance in promoting global financial stability and financial inclusion are worth assessment by the leadership of the G-20 countries.”
He said it is time that the wider world considers mainstreaming Islamic financial services. And the best way to do this is to accord the relevant Islamic finance stakeholders “observer status” within the main framework of the G-20 and the expanded Financial Stability Forum of the International Monetary Fund (IMF).
Meanwhile, the IDB has taken the initiative to set up its own Islamic finance and global financial stability task force to report on the impact of the global financial crisis on the Islamic financial services industry. This panel, chaired by Malaysian central bank governor Zeti Akhtar Aziz, is publishing documents relating to the intrinsic strengths of Islamic financial services and its potential role in contributing to global financial stability.
These papers will be presented to the G-20 leaders and to the IMF’s Financial Stability Forum to back the call for Islamic finance stakeholders to be involved in the top-level deliberations. Zeti is on the United Nations Secretary-General’s Global Financial Stability Committee as well, which is also looking at drawing up a framework for the financial sector.
The UK government is already moving to restructure its financial system so that it serves the real economy, exactly what Islamic finance does. Now that the world is demanding prudence, good governance and a stable system based on values and principles for the financial sector, the G-20 could do worse than to assimilate Islamic finance into the mainstream financial architecture.
However, in this rush to gain widespread acceptance of Islamic finance, the proponents need to ensure that any cross-system and globalized cooperation with conventional finance has as its platform a new or reformed framework.
If the outcome of the G-20 summit is more of the same and becomes a case of treating the symptoms rather than the disease, it would be better for the Islamic finance stakeholders to bide their time. And in the meantime, put more effort into beefing up the real alternative to the current international financial system so that it can no longer be ignored.
Best regards,
IFN team
At the ongoing G-20 summit meeting, while the US and UK are pushing for a global plan for economic recovery and reform, France and Germany are insisting on a new global financial architecture that would create transnational oversight and regulation, plus a crackdown on unregulated hedge funds and tax havens that have strong banking secrecy laws. The G-20 represents about 90% of global gross national product, 80% of world trade as well as two-thirds of the world’s population.
At this all-important meeting of all-important countries, both developed and developing, Islamic finance has only a bit role: the Islamic Development Bank (IDB) and three of its member states — Saudi Arabia, Indonesia and Turkey — are among those participating in sub-Group 4 of the G-20 structure. The upside is that this unit deals with reforming international financial structures.
However, the IDB is demanding a bigger and more prominent voice for Islamic finance on G-20’s main table. Its president, Ahmed Mohamed Ali, said: “The opportunities offered by Islamic finance in promoting global financial stability and financial inclusion are worth assessment by the leadership of the G-20 countries.”
He said it is time that the wider world considers mainstreaming Islamic financial services. And the best way to do this is to accord the relevant Islamic finance stakeholders “observer status” within the main framework of the G-20 and the expanded Financial Stability Forum of the International Monetary Fund (IMF).
Meanwhile, the IDB has taken the initiative to set up its own Islamic finance and global financial stability task force to report on the impact of the global financial crisis on the Islamic financial services industry. This panel, chaired by Malaysian central bank governor Zeti Akhtar Aziz, is publishing documents relating to the intrinsic strengths of Islamic financial services and its potential role in contributing to global financial stability.
These papers will be presented to the G-20 leaders and to the IMF’s Financial Stability Forum to back the call for Islamic finance stakeholders to be involved in the top-level deliberations. Zeti is on the United Nations Secretary-General’s Global Financial Stability Committee as well, which is also looking at drawing up a framework for the financial sector.
The UK government is already moving to restructure its financial system so that it serves the real economy, exactly what Islamic finance does. Now that the world is demanding prudence, good governance and a stable system based on values and principles for the financial sector, the G-20 could do worse than to assimilate Islamic finance into the mainstream financial architecture.
However, in this rush to gain widespread acceptance of Islamic finance, the proponents need to ensure that any cross-system and globalized cooperation with conventional finance has as its platform a new or reformed framework.
If the outcome of the G-20 summit is more of the same and becomes a case of treating the symptoms rather than the disease, it would be better for the Islamic finance stakeholders to bide their time. And in the meantime, put more effort into beefing up the real alternative to the current international financial system so that it can no longer be ignored.
Best regards,
IFN team
Selasa, 31 Maret 2009
Saya adalah Kader PKS

Betul, saya sudah memilih afiliasi politik saya pada Partai Keadilan Sejahtera. PKS merupakan ijtihad dakwah yang berusaha menawarkan pendekatan berbeda dalam memandang politik dan membangun bangsa. Politik dipandang sebagai alat memaksimalkan kemanfaatan setiap manusia bagi manusia lain, dalam rangka mencapai kemuliaan sebagai seorang manusia, yaitu "manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Kami diajar dan dididik oleh guru-guru kami bahwa menjadi pelayan ummat adalah sebuah jabatan yang mulia, maka berpolitik bukan menjadi sesuatu yang dihindari. Politik dengan wajah PKS menjadi salah satu jalan dakwah Islam.
Perjuangan PKS sejatinya perjuangan Islam, seruan PKS bukanlah seruan pada partai, tetapi pada Islam, pada keselamatan, pada perbaikan yang sejati di atas nilai-nilai ketuhanan. Oleh sebab itu disadari oleh setiap punggawa PKS, bahwa siapa saja yang memiliki visi, misi dan kerja yang sama dengan PKS, maka ia adalah keluarga PKS, tanpa perlu ia secara fisik ada diantara anggota partai ini. Bahkan jikapun mereka yang memiliki karakteristik itu ada di partai lain, maka tidak segan-segan PKS mengaku saudara dengan mereka, karena batasan sejati itu hanyalah Islam.
Dalam membangun bangsa, pada hakikatnya PKS bukan datang untuk membangun gedung-gedung yang megah nan mewah, jalan-jalan yang mulus atau jembatan-jembatan yang panjang, tetapi PKS bermisi membangun manusia yang berada di balik gedung-gedung itu, yang berlalu lalang di jalan dan jembatan itu, agar mereka betul-betul menjadi manusia. manusia yang dekat dan selalu dekat dengan Tuhannya.
Namun begitu PKS sadar bahwa mereka adalah kumpulan manusia, jamaah makhluk yang lemah, sehingga kesalahan dan kealpaan sudah pasti tidak bebas dari diri mereka. Jikapun mereka tidak pantas dikatakan kumpulan manusia shaleh, maka rasanya sudah lebih dari cukup bagi mereka dinisbahkan sebagai kumpulan anak manusia yang berusaha menjadi shaleh.
Langganan:
Postingan (Atom)