Sabtu, 18 Juni 2016

Keuangan Mikro Indonesia: Kelembagaan

Beberapa tahun ini saya mendalami praktek keuangan mikro di Indonesia. Indonesia mungkin menjadi negara yang memiliki jumlah lembaga keuangan mikro dan praktek keuangan mikro yang paling bervariasi di Indonesia. Banyak yang ingin saya tuliskan tentang praktek keuangan mikro pada semua aspek yang dimiliki oleh Indonesia, seperti paradigmanya, manajemen, produk dan jasa, target klien, regulasi dan kebijakan serta impaknya bagi perekonomian. Mudah-mudahan pada tulisan selanjutnya akan jauh lebih komprehensif.

Secara kelembagaan, bentuk lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu bentuk bank, koperasi, LKM dan lembaga adat. secara operasinya lembaga-lembaga tersebut ada yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan ada yang berdasarkan prinsip konvensional. Keuangan mikro yang berbentuk bank menggunakan prinsip konvensional kita kenal dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sedangkan yang berprinsip syariah ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah total BPR dan BPRS mencapai 1700-an unit.

Lembaga yang berbentuk koperasi berdasarkan prinsip konvensional adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sementara koperasi yang berprinsip syariah dikenal dengan beberapa nama yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dahulu koperasi syariah ini sempat pula dikenal dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Lembaga jenis koperasi ini yang mendominasi pelaku keuangan mikro di Indonesia dengan jumlah total syariah dan konvensional lebih dari 100 ribu unit.

Sedangkan lembaga berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (berdasarkan UU LKM no 1 th 2013) dan lembaga adat semuanya beroperasi berdasarkan prinsip konvensional, tidak ada yang berdasarkan prinsip syariah. Lembaga berbentuk LKM seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan Lembaga Pendanaan Kredit Desa (LPKD). Lembaga jenis ini total jumlahnya diperkirakan lebih dari 2000 unit.  Sementara itu, lembaga berdasarkan hukum adat adalah Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Lembaga keuangan mikro berdasarkan hukum adat ini cukup unik dan menjadi kekhasan tersendiri bagi Indonesia karena menggabungkan unsur Adat, Budaya dan Agama dengan keterlibatan unsur Tetua Adat, Tokoh Komunitas dan Ulama. Total jumlah dari lembaga jenis ini diperkirakan lebih dari 1500 unit.

Jumlah yang begitu besar dengan variasi yang begitu tinggi, membuat sektor keuangan mikro di Indonesia menjadi menarik untuk dikaji. Hasil kajian yang mampu memberikan informasi secara utuh terkait profil dan karakter sektor ini pada semua aspeknya tentu akan sangat berguna dalam memformulasi program-program pengembangan, baik pengaturan, operasional maupun perumusan model atau teori keuangan mikro, yang sangat berguna bagi optimalisasi peran sektor ini bagi perekonomian Indonesia.

2 komentar:

PAK BUDIMAN DI MALANG mengatakan...

saya sangat berterima kasih banyak MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan pesugihan dana ghaib nya kini kehidupan kami sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ternyata apa yang tertulis didalam blok MBAH RAWA GUMPALA itu semuanya benar benar terbukti dan saya adalah salah satunya orang yang sudah membuktikannya sendiri,usaha yang dulunya bangkrut kini alhamdulillah sekaran sudah mulai bangkit lagi itu semua berkat bantuan beliau,saya tidak pernah menyangka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan kami sekeluarga tidak akan pernah melupakan kebaikan MBAH,,bagi anda yang ingin dibantu sama MBAH RAWA GUMPALA silahkan hubungi MBAH di 085 316 106 111 insya allah beliau akan membantu anda dengan senang hati,pesugihan ini tanpa resiko apapun dan untuk lebih jelasnya buka saja blok mbah PESUGIHAN DANA GHAIB TANPA TUMBAL

Ninna Dharmawan mengatakan...


Segera daftarkan diri anda dan bermainlah di Agen Poker, Domino, Ceme dan Blackjack Nomor Satu di Indonesia SALAMPOKER(COM)
Jadilah jutawan hanya dengan modal 10.000 rupiah sekarang juga !