Minggu, 20 November 2011

Seri Global Crisis: Krisis Merubah Peta Kekuatan Ekonomi Dunia

Ada suatu yang tak biasa, kalau tidak ingin dikatakan aneh, saat melihat proses penandatanganan perjanjian jual-beli 230 pesawat Boeing 737 senilai USD 21,7 miliar antara Boeing-US dengan Lion Air-Indonesia, dimana hal itu disaksikan oleh President US Barack Obama, tanpa dihadiri oleh koleganya Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa tak biasa? Pertama, tumben-tumben-nya kepala negara se-adidaya Amerika Serikat bersedia meluangkan waktu sekedar menyaksikan penandatanganan perjanjian bisnis satu perusahaan komersialnya dengan satu perusahaan komersial negara berkembang. Kedua, menjadi lebih tak biasa Presiden Obama bersedia menghadiri meski koleganya dari Indonesia tidak ikut hadir. Ketiga, kapitalisasi perjanjian ini tak seberapa jika diukur dengan volume raksasa ekonomi US, namun mampu membuat seorang kepala negara adidaya dengan ekonomi raksasanya hadir menyaksikan proses penandatanganannya.

Mungkin beberapa tahun kedepan, kita harus membiasakan diri untuk menyaksikan hal-hal yang tak biasa ini. Sudah sering terjadi dalam banyak forum ekonomi, dimana negara-negara maju memandang langkah kebijakan ekonomi Negara-negara berkembang begitu tradisionalnya, tidak canggih, kurang modern, berkutat pada permasalahan dasar ekonomi seperti masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi atau mungkin masalah kerusuhan sosial. Tetapi saat-saat ini, dikotomi corak kebijakan dan bentuk interaksi ekonomi domestik untuk membedakan Negara maju dan berkembang, boleh jadi sudah tidak begitu tepat lagi. Alasannya adalah krisis yang sepertinya terus bergelayut di langit ekonomi negara-negara maju telah membuat mereka harus berhadapan dengan masalah-masalah yang dahulu identik dengan negara-negara berkembang.

Negara-negara maju semakin hari kini semakin kehilangan reputasi “negara maju”-nya. Label “negara maju” sebaliknya malah memberatkan mereka untuk bergerak dan bermanufer mengatasi krisis keuangan di dalam tubuh mereka. Lihat kondisi ekonomi Islandia, dimana krisis keuangan tahun 2008 yang mengacaukan kehidupan sosio-politik-ekonomi mereka, sehingga sepertinya kini mereka harus memulai ekonominya dari awal lagi. Lihat Yunani, krisis membuat logika-logika ekonomi menjadi tidak shahih dilakukan, sementara perkembangan politik akibat kehancuran ekonomi berjalan tak menentu dan bahkan memaksa pemerintahan Perdana Menteri George Papandreu yang berkuasa harus turun dengan terpaksa. Inisiatif politiknya berupa referendum yang diharapkan mengumpulkan semangat kebersamaan rakyat menghadapi krisis utang Negara, ternyata menghasilkan tsunami ketidak-percayaan sektor usaha, keuangan dan Negara-negara donor Eropa. Logika solusi nasionalismenya tidak dibeli oleh siapapun, baik oleh rakyatnya sendiri apalagi oleh pasar internasional.

Islandia dan Yunani mungkin dipandang sebagai negara remeh di Eropa sehingga keterpurukan ekonominya belum dinilai mengancam reputasi besar ekonomi Eropa di dunia atau mengancam kemapanan perekonomiannya di percaturan ekonomi global. Tapi kini lihat Italia, salah satu Negara eropa yang cukup besar perekonomiannya, ternyata krisis utang sudah memaksa turun Perdana Menterinya Silvio Berlusconi. Ekonomi Italia jauh dari kondisi bagus, rasio utangnya terhadap GDP (debt service ratio-DSR) masih bertengger di angka 120% dengan tingkat pengangguran 8,6%.

Jikalau masalah ini terisolasi dan dianggap masalah Italia sendiri, lihat data tersebut untuk Negara Eropa lainnya. Ternyata tingkat DSR dan pengangguran Negara-negara Eropa relatif tinggi; UK 7,8%, Prancis 9,6%, Yunani 12,9%, Italia 8,6%, Irlandia 12,6%, Portugal 11,2% dan Spanyol 20,4%, dan tingkat utang luar negeri dibandingkan dengan GDP mereka yang kini berjejer rapih mendekati angka rata-rata 100%. Kesepahaman Masyarakat Ekonomi Eropa yang menghimpun negara-negara maju Eropa dengan symbol penyatuan mata uang sepatutnya ampuh mengatasi krisis utang negara anggotanya. Namun alih-alih terjadi proses saling bantu dalam memecahkan masalah utang negara anggotanya dan mencegah meluasnya krisis, ternyata malah masing-masing negara Eropa terkesan semakin individualis dengan cenderung focus pada masing-masing ekonomi domestiknya. Yang terlihat masing-masing mereka mencoba untuk memproteksi perekenomiannya.

Tidak mengherankan kini secara individual mereka mencari bantuan dari negara-negara pemegang likuiditas seperti China, yang saat ini diakui pemilik cadangan devisa terbesar dunia, melalui penawaran surat-surat utang mereka.. Sementara secara kolektif dibawah payung European Union (EU), mereka masih terlihat malu-malu meminta bantuan itu. Mungkin juga karena malu kalau hal itu dilakukan berarti mengakui juga kondisi downgrade dari perekonomiannya. Sedangkan IMF sejauh ini sepertinya kehilangan kekuatan untuk menolong Negara-negara Eropa yang kesulitan keuangan, mungkin kondisi keuangan IMF juga sudah babakbelur mengatasi Islandia dan Yunani atau memang mengetahui begitu parahnya kerusakan yang sudah menganga di perekonomian Eropa.

Amerika Serikat sebagai Negara sekutu terdekat memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda yaitu tingkat pengangguran yang mencapai lebih dari 9,1% dengan DSR 100%. Tidak heran melihat sekutu-sekutunya mengalami kesulitan deficit anggaran yang besar Amerika Serikat tidak mampu berbuat apa-apa. Selain itu, kecemasan pada meluasnya krisis utang menjadi krisis ekonomi dan krisis politik menjadi sangat-sangat mungkin. Masih ingat kerusuhan yang terjadi di London dan beberapa kota besar di Inggris yang baru lalu?

Krisis yang bertubi-tubi menghantam perekonomian negara maju, lambat laun membuat banyak hal “tak biasa” harus dilakukan oleh negara maju. Banyak hal itu sebenarnya adalah attitude lazim yang selama ini dialamatkan kepada Negara berkembang, namun kini dilakukan oleh negara-negara maju. Misalnya hal yang tak biasa diatas yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama. Dengan tingkat pengangguran 9,1% mau tidak mau kini Obama sibuk dengan kerja-kerja “remeh” ekonomi sektor produktif (sektor riil) yang focus pada penurunan angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama jual-beli pesawat Boeing tadi dipandang krusial mengingat dalam jangka panjang projek tersebut diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 100 ribu pekerja.

Obama boleh jadi ingin menjawab secara kongkrit kritik yang kini semakin menggema di jalan-jalan Amerika Serikat dalam bentuk gerakan kepedulian ekonomi rakyat berupa gerakan OccupyWallstreet. Salah satu tema kampanye yang diteriakkan gerakan ini adalah slogan ikonik; “we are the 99 per cent”. Gerakan ini memprotes corporate influence on democracy, a growing disparity in wealth, and the absence of legal repercussions behind the recent global financial crisis (lihat OccupyWallstreet.org). Gerakan ini dimulai oleh lembaga Adbusters, yaitu the Canadian-based group Adbusters Media Foundation. Mereka dikenal melalui iklan layanan masyarakat mereka mengenai anti-consumerist di majalah Adbusters. Gerakan ini dimulai di Zuccotti Park di Wall Street – New York. Dan sampai sekarang gerakan dengan jumlah yang mencapai ribuan orang terus memadati Zuccotti Park.

Inisiator gerakan ini mengakui bahwa gerakan ini terinspirasi oleh gerakan rakyat di timur tengah, yang biasa dikenal dengan istilah Arab Spring. Oleh sebab itu, disalah satu media maya, mereka menulis slogan “From Tahrir Square to Times Square”. Kedua gerakan menyusuhkan substansi yang sama, yaitu penolakan segala bentuk intimidasi, baik intimidasi politik maupun intimidasi ekonomi. Oleh karena itu mereka juga muncul dengan slogan ikonik; “we are the 99 per cent”. Dengan slogan ini mereka yang ada di barisan ini ingin menyampaikan beberapa pesan krusial kepada masyarakat, kepada pemerintah dan utamanya kepada pihak korporasi besar yang mereka posisikan sebagai “public enemy number one”. Slogan ini menggambarkan bahwa mayoritas (99%) rakyat ternyata menikmati kue pendapatan yang sangat-sangat kecil sementara minoritas kaya (1%) menguasai kue pendapatan begitu besarnya (tahun 2007 mereka menguasai 23,5% dari total pendapatan US), sehingga ketimpangan atau kesenjangan ekonomi (khususnya Amerika)tergolong besar (lihat GINI Ratio US).

Kembali kepada masalah implikasi krisis, kebijakan-kebijakan ekonomi “tradisional” yang umumnya dilakukan oleh perekonomian negara berkembang seperti di atas tadi, kedepan akan sering kita lihat dari pemimpin-pemimpin negara ekonomi terkemuka, yaitu negara-negara maju. Mereka akan semakin peduli dengan upaya-upaya peningkatan sektor usaha produktif yang bertujuan pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Atau boleh jadi, kedepan mereka akan semakin keras dan ketat dengan sektor keuangan mereka. Sektor keuangan diberikan banyak disinsentif untuk tidak selalu bergerak menuju kondisi buble, mengingat kondisi inilah yang diyakini menjadi biang kerok keterpurukan ekonomi khususnya sektor keuangan.

Barberton dan Lane (Peter Barberton & Allen Lane, “Excerpts from Debt and Delusion,” The Pinguin Press, 1999) berpendapat bahwa sistem finansial barat sejak awal 1970-an sudah sangat tergantung dengan hutang (debt addiction). Ekspansi besar dari public debt tidak dapat selalu diasosiasikan dengan peningkatan pada kinerja ekonomi. Karena peningkatan hutang tidak diikuti dengan peningkatan economic returns pada tahun-tahun setelahnya. Barberton dan Lane bahkan memprediksikan sebuah kisis yang akan memukul sistem keuangan barat.

“The credit and capital markets have grown too rapidly, with too little transparency and accountability. Prepare for an exploision that will rock the western financial sistem to its foundations.”

Prediksi Barberton dan Lane ini sepertinya terbukti setelah 12 tahun analisis mereka itu dikemukakan. Saat ini boleh jadi apa yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat barulah permulaan. Setelah beberapa waktu berselang dari krisis keuangan sektor swasta mereka pada tahun 2008, tahun 2011 kesulitan keuangan itu kini menjadi hantu di anggaran pemerintah masing-masing negara maju. Yang dikhawatirkan adalah, jika ternyata kerusakan keuangan negara-negara maju itu lebih parah dari yang diungkapkan.

Dan terlepas dari analisis diatas, kini peta kekuatan ekonomi dunia sudah berubah bargaining power negara-negara berkembang kini sudah meninggi. Lihat saja kecenderungannya, Negara-negara Timur-Tengah berlomba-lomba membeli asset-aset bernilai, baik disektor riil maupun keuangan di Negara-negara barat (Eropa dan Amerika Serikat). Sementara negara Asia Timur dan Selatan, seperti India, China dan Indonesia perlahan menjadi pasar utama dari produksi barang-barang negara maju. Kedepan negara maju Barat harus mengakui realita peta baru kekuatan ekonomi global. Menyadari hal ini, Presiden Indonesia saja kini tidak lagi mudah manut dengan agenda Presiden Barack Obama yang menginginkan berdirinya Trans Pacific Free Trade Zone, yang cenderung melayani kebutuhan Amerika Serikat terhadap pasar bagi barang-barang produksi mereka.

Kini pertanyaannya, sudah waktunyakah dunia merubah system ekonominya secara dramatis, seperti dramatisnya perubahan peta ekonomi yang saat ini tengah berlangsung? Mungkin juga perubahan itu sedang berlangsung tanpa kita sadari, tanpa memerlukan justifikasi, pelabelan dan symbol-simbol perubahannya.

Tidak ada komentar: