Ekonomi Islam Kehilangan Arah?

Beberapa waktu terakhir ini, secara kebetulan literatur-literatur yang saya baca banyak membahas tentang kritisasi atau lebih tepat disebut sebagai kegundahan terhadap arah pengembangan ekonomi, keuangan atau perbankan Islam. Setelah 30-an tahun dunia modern Islam bangkit dengan kesadaran membangun infrastruktur ekonomi alternatif yang disebut dengan ekonomi Islam, ternyata hingga saat ini bangunan Islam dalam ekonomi itu belum dapat dikatan terlihat bentuknya. Apalagi mempertanyakan hasil kerja dari ekonomi Islam itu.

Pengangguaran masih dalam kelajuan yang sama atau bahkan lebih tinggi dari 30-an tahun yang lalu di negeri-negeri Islam. Belum lagi angka kemiskinan yang masih menjadi hantu pembangunan dimana saja. Masalah-masalah turunannya seperti kriminalitas, pengguna narkotika, gelandangan, pengemis, pelacuran atau premanisme menjadi pemandangan sehari-hari di masyarakat Islam di semua kawasan dunia. Belum lagi prilaku korupsi yang guritanya semakin membesar dan meliputi semua aspek kehidupan negeri-negeri Islam. Bentrok sosial, harmonisasi interaksi masyarakat atau bahkan peperangan semakin menunjukkan cita-cita besar ekonomi Islam belum terlihat, meskipun hanya sekedar bayangannya.

Hal inilah yang kemudian menggelitik para pemikir atau pemerhati ekonomi Islam menggelar hipotesa-hipotesa mereka tentang arah pengembangan ekonomi Islam selama ini dan masa mendatang. Dua artikel mentah yang sebelum ini saya suguhkan di blog ini, sudah menggambarkan hipotesa yang gelisah pada dua aspek. Prof. Muhammad Nejatullah Siddiqi, gelisah melihat pembangunan ekonomi Islam hanya terkonsentrasi pada pengembangan sistem tanpa memperhatikan pembangunan manusianya menggunakan nilai-nilai moral dan akhlak Islam. Sementara Prof. Volker Nienhause menggelisahkan pembangunan sektor keuangan Islam yang hakikatnya tidak berbeda dengan konvensional.

Kegelisahan dua pakar ini sangatlah berdasar. Alasan mereka tergambar dengan sangat logis pada pernyataan Siddiqi berikut ini; “jika kita merasa bahwa saat ini kita berdiri ditempat yang tidak ingin kita tuju boleh jadi kita ada di jalan yang salah.” Siddiqi menilai bahwa paradigma manusia yang berorientasi pada public interest atau social good (instead of self interest) melalui semangat membantu sesama, akan mengubah wajah ekonomi Islam menjadi lebih bersahaja. Siddiqi menambahkan selama ini ekonomi Islam meski memiliki karakteristiknya sendiri, namun ia berkembang mengikuti path, instrumen, mekanisme atau bahkan asumsi dan logika konvensional.

Sementara Nienhause mengungkapkan kegundahannya melihat perkembangan industri keuangan Islam yang bentuk akhirnya saat ini tidak dapat dibedakan dengan konvensional, kecuali istilahnya yang menggunakan bahasa arab. Kecenderungan mimicri dengan konvensional pada level produk, governance, regulasi, dan lain sebagainya, membuat industri keuangan Islam membentuk sistemnya terekspose pada risiko yang sama dengan risiko yang dihadapi konvensional. Alih-alih memiliki karakteristik kuat dalam menstabilkan sistem keuangan dan berkontribusi dominan pada pertumbuhan ekonomi, keuangan Islam semakin menguatkan karakter ketidakstabilan sistem keuangan.

Akar masalah mulai juga banyak diungkapkan oleh berbagai pakar dalam melihat masalah ini. yang sangat saya ingat adalah kritisi dari Dr. Mohammad Obaidullah (Peneliti IRTI-IDB yang dulu dikenal sebagai praktisi keuangan dan pakar keuangan Islam kini konsentrasi pada pengembangan sektor riil khususnya pengembangan usaha kecil dan keuangan mikro Islam). Obaidullah menilai salah satu kelemahan industri keuangan terletak pada mekanisme fatwa dalam menjustifikasi transaksi-transaksi keuangan. Ruang lingkup interpretasi yang sangat luas dan beragam serta menyediakan ruang pula pada interpretasi yang kontradiktif, membuat fatwa menjadi sekedar alat dalam membenarkan praktek konvensional masuk ke sendi-sendi sistem keuangan Islam.

Obaidullah menambahkan, fatwa saat ini cenderung hanya menggunakan sudut pandang hukum saja. Hal ini membuat mekanisme fatwa menjadi overlook pada esensi-esensi transaksi keuangan Islam. Oleh sebab itu beberapa kalangan menganjurkan agar mekanisme penyusunan fatwa mengikutsertakan pandangan ekonomi yang mampu menyuguhkan pertimbangan esensi transaksi berikut implikasi perekonomiannya. Dengan begitu fatwa menjadi lebih lengkap memandang dan me-review sebuah transaksi, sehingga mampu memelihara dan menjaga karakteristik keuangan syariah agar selalu in-line dengan semangat ekonomi Islam-nya. Pada satu kesempatan Obaidullah menyebutkan, bahwa esensi keuangan Islam terletak pada dukungannya terhadap aktifitak ekonomi produktif, dimana aktifitas sektor riil menjadi muara semua transaksi keuangan Islam.

Selain itu, kesalahan yang cukup mendasar dan terkesan sempit adalah pemahaman praktisi keuangan Islam, baik di sektor perbankan, asuransi, pasar modal maupun reksadana, terhadap definisi sektor riil. Sejauh ini sektor riil dipahami sebatas sektor jual-beli barang dan jasa. Akibatnya untuk melagelkan bahwa transaksi keuangan tersebut dibenarkan secara syariah, akhirnya jual-beli menjadi sekedar benchmark jika tidak mau disebut kamuflase saja. Lihat contoh transaksi bay’ al innah atau commodity murabaha. Padahal definisi sektor riil yang ideal adalah sektor yang beraktifitas menciptakan barang dan jasa, dimana aktifitas keuangan Islam kemudian menstimulus proses penciptaan barang dan jasa. Artinya keuangan Islam menempatkan barang dan jasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi atau bahkan syarat penting sebagai objek transaksi.

Semoga krisis-krisis keuangan yang ada menjadi pelajaran berharga tidak hanya bagi sistem ekonomi konvensional, tetapi juga bagi ekonomi Islam dalam menakar dan menilai sejauh mana arah pengembangan yang diambil sudah benar dan tepat.